Lama Bersitegang, Pemilik Saham PT BMB Sudah Menemui Kesepakatan Bersama

Dalam perjanjian damai tersebut, imbuh Cornelis, juga telah diatur hak dan kewajiban Pihak Pertama PT BMB kepada Pihak Kedua CV Dua Putri/PT Dua Putri Sinarlapan yang selama ini di putus secara sepihak berdasarkan Akta Perubahan Nomor: - 3.

Kewajiban tersebut, Pihak Pertama melanjutkan kembali perjanjian kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit berdasarkan perjanjian kerjasama dengan CV Dua Putri (PT Dua Putri Sinarlapan), Nomor: 001/BMB-MITRA/XI/2017 yang dibuat bersama pada tanggal 9 November 2017 lalu.

Selanjutnya, Pihak Pertama juga berkewajiban melakukan pengelolaan lahan Pihak Kedua secara penuh terkait dengan pemeliharaan tanaman, panen dan pengangkutan TBS ke pabrik CPO. Pihak Pertama menerima karyawan yang mengelola kebun Pihak Kedua sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan Pihak Pertama sesuai standar gaji yang berlaku pada Pihak Pertama.

"Perlu kami tegaskan, dalam perjanjian ini telah di sepakati bahwa Pihak Pertama akan menyelesaikan permasalahan hukum antara kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat, " tegasnya.

Kewajiban Pihak Pertama berikutnya akan menggunakan kembali alat berat maupun kendaraan truk CPO dan angkutan TBS yang dimiliki Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama dengan mengikuti syarat-syarat yang berlaku pada Pihak Pertama.

"Perlu kami jelaskan, sejak terbitnya Akta Perubahan Nomor: - 3-, perjanjian kerjasama yang telah disepakati sebelumnya, seperti penggunaan alat berat untuk pemeliharaan jalan produksi, truk angkutan CPO dan TBS di putus secara sepihak oleh Manajemen PT BMB yang baru, " bebernya.

"Dalam perjanjian perdamaian ini juga telah disepakati, bahwa Pihak Pertama akan menyelesaikan hutang kepada Pihak Kedua sesuai dokumen yang diterima dan di verifikasi oleh Pihak Pertama. Mekanisme pembayaran akan dibicarakan lebih lanjut. Berdasarkan catatan kami, Pihak Pertama masih memiliki kewajiban membayar hutan sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 sebesar kurang lebih Rp 30 Miliar dan denda pembayaran PPN dan bunga keterlambatan sebesar Rp.3, 8 Miliar lebih yang telah dibayarkan oleh PT DPS kepada negara yang seharusnya menjadi tanggungjawab PT BMB, " timpalnya.

Terpisah, dilansir media ini, Direktur Utama PT BMB Tan Hock Yew saat dikonfirmasi via whatsapp terkait perjanjian perdamaian belum memberi keterangan. Namun dari keterangan Cornelis, keinginan kuat mengakhiri konflik internal di PT BMB ini datangnya dari pemilik saham mayoritas di PT BMB asal Malaysia, Datuk Lim Chai Beng setelah berkomunikasi dengan mantan Presiden Komisaris PT BMB Mak Chee Meng, lalu kudian meminta kepada Direktur Utama Tan Hock Yew berkomunikasi dengan Cornelis, karena sebelumnya Datuk Lim Chai Beng sendiri belum bisa bertemu secara langsung.

"Beberapa waktu lalu utusan Pak Tan Hock Yew, yaitu Tai Siak Heng dan legal PT BMB sudah menemui saya dan disepakatilah perjanjian perdaiaman ini yang disetujui dan ditandatangni oleh Direktur Utama PT BMB Tan Hock Yew mewakili atas izin Datuk Lim Chai Beng pemagang saham dari Malaysia, " tutupnya.