Kardinal Tarung: Terbentuknya Rapat Forum Kedamangan Menjadikan Lembaga Adat Modern

 PALANGKA RAYA - Kedamangan adat yang dimiliki provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini memiliki sejarah baru dalam perjalanannya. Hal itu setelah dilaksanakannya Rapat Forum Kedamangan se - Kalteng, 26 Agustus 2023 di Taman Wisata Kum - Kum, Kota Palangka Raya.

Dalam rapat forum tersebut menghasilkan tiga ikrar / janji Damang yang tergabung dalam Forum Damang Kalimantan Tengah ;

Baca juga: 'Banjir' Apresiasi Warga ke Kapolri yang Komitmen Lestarikan Budaya Indonesia Lewat Wayang Kulit

Pertama, suatu wadah komunikasi atau tempat pertemuan para Damang aktif yang memiliki persamaan minat; profesi dan tujuan; untuk bertukaran pikiran tentang suatu topik atau permasalahan.

Kedua, menjadi wadah sekaligus tempat menuangkan berbagai macam aspirasi yang semestinya memiliki pengaruh terhadap kelancaran pembangunan di segala bidang terutama bidang adat istiadat, kebiasaan - kebiasaan, dan hukum adat.

Baca juga: Pesulap Merah Mengaku Bersalah, MADN Akan Berikan Sanksi Adat

Ketiga, menjadikan Kedamangan organisasi bermartabat dengan keberadaan yang tepat sesuai dengan tugas dan fungsi Damang Kepala Adat; sebagai pemimpin komunitatiat; sebagai pembawa pesan - pesan keadilan menuju Indonesia maju.

 "Pada hari membuat sejarah baru, terbentuknya forum koordinator Kedamangan yang Liquitimit, memayungi Damang - damang se Kalimantan Tengah, " kata Kardinal Tarung melalui siaran persnya.

Baca juga: Jaga Kekayaan Desa Adat di Bali, Kapolri Kukuhkan Bankamda dan Sipandu Beradat

Terbentuknya forum ini, menurutnya merupakan di inisisiasi bersama para Damang untuk  wadah untuk menyampaikan sumbang saran, pendapat untuk pemerintah daerah menuju Indonesia Maju.

Damang Kalimantan Tengah kesejarahan dan Historisitas yang melatarbelakangi pertemuan Tumbang Anoi 1894 dan kemustahilan penyatuan hukum sensitif seperti hukum kebiasaan sulit di implementasikan karena setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda.

Baca juga: Surat Terbuka, Desak PT HMBP dan Polri Disanksi Hukum Adat Dayak

Dasar terbentuknya, UUD 1945 pasal 18 b ayat (2). Perda Kalteng Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan Perda Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalteng.

Serta kesepakatan seluruh Damang Rungan, Manuhing, Kapuas, Kahayan, September 1928 dipertegas kembali April 1953, bahwa suatu perjanjian (kesepakatan) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya (Pacta Sunt Servanda).

Baca juga: Pinandita Sanggraha Nusantara Adakan Kursus Hybrid Luluskan 187 Peserta

 "Untuk kedepan nantinya kembali bagaimana mendudukan Damang ini pada posisi tidak lepas dari kesejarahan dan Historisitas Kelembagaan Dayak Kalteng, memberikan sumbangsih melalui program mendukung Indonesia Maju, " ucap Damang Jekan Raya ini menyampaikan.

Drs Kardinal Tarung yang saat itu ditunjuk secara Aklamasi sebagai Koordinator Umum Damang se - Kalimantan Tengah, akan membawa Kedamangan ini sebagai lembaga adat modern.

Yang tidak melupakan akar dan pihaknya akan bertekat ke bawah berakar keatas bertekuk. Hal ini diharapkan bisa lebih bersuara untuk didengar oleh para pihak terutama pihak Kedamangan, yang membawa pesan - pesan keadilan, sebagai penjaga gawang perdamaian dan sebagai pemimpin Komunutariat 

 "Menciptakan suasana merdeka seperti yang dirintis oleh terdahulu yaitu merdeka dari keterbelakangan. Menciptakan kelembagaan adat yang modern, " tutup Koordinator Damang ini.

Rapat Forum Damang se Kalteng, terbentuk komposisi kepenggurusan anggota, Koordinator Kedamangan se Kalteng, Drs Kardinal Tarung, Koordinator Sekretaris, Drs Idon Y. Riwut, Koordinator Bendahara Wawan Embang.

Baca juga: Koordinator Damang Se - Kalteng: Kasus Bangkal PT HMBP Digelar ke Basara Adat